 |
| Aktivis sosial, Frits Saikat |
Bekasi – Program Bantuan Tebus Murah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) yang digulirkan di Kelurahan Teluk Pucung menuai sorotan. Program yang seharusnya membantu warga kurang mampu tersebut diduga tidak berjalan transparan dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum di lingkungan kelurahan.(18/12/2025)
Aktivis sosial, Frits Saikat, menilai pelaksanaan program tersebut janggal karena tidak adanya informasi resmi maupun koordinasi kepada pihak RT dan RW terkait jadwal serta mekanisme pembagian bantuan.
“Secara logika, RT dan RW adalah pihak yang paling mengetahui kondisi warganya. Namun justru mereka tidak dilibatkan sama sekali. Ini sangat disayangkan,” ujar Frits Saikat.
Kekecewaan warga terhadap kinerja aparatur Kelurahan Teluk Pucung disebut bukan kali ini saja terjadi. Frits mengungkapkan, sebelumnya warga juga menyoroti persoalan lain, seperti dugaan penyewaan lahan kelurahan kepada warga, kondisi pagar gerbang kantor kelurahan yang bertahun-tahun tidak kunjung diperbaiki, hingga kini program Tebus Murah yang dinilai tidak tepat sasaran.
Menurutnya, program tersebut bahkan terindikasi menjadi ladang bisnis bagi oknum tertentu di lingkungan kelurahan, sehingga hak warga yang seharusnya menerima manfaat justru terabaikan.
“Ini menyangkut hak warga. Jangan sampai masyarakat kecil yang seharusnya dibantu justru dirugikan. Manajemen yang dijalankan saat ini terlihat amburadul,” tegas Frits, merujuk pada kepemimpinan Lurah Teluk Pucung, Ismail.
Ia pun mendesak Pemerintah Kota untuk segera mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program bantuan di Kelurahan Teluk Pucung agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
(Red)
