 |
JAKARTA - Hingga Jumat (13/11/2026), belum ada Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang resmi diumumkan, dipilih, maupun dilantik.
Jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
MPR kini sedang memproses surat tersebut lewat rapat pimpinan dan rapat gabungan. Setelah itu, MPR akan mengirim surat permintaan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Sesuai konstitusi, Presiden punya waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama. MPR kemudian memilih satu nama dalam sidang paling lambat 60 hari.
*MPR: Prabowo Sudah Kantongi Nama, Target Pelantikan Dipercepat*
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Presiden Prabowo sudah mengantongi kandidat pengganti.
> “Sudah, sudah ada kandidat penggantinya. Bapak Presiden sudah ada kandidat,” kata Muzani.
Muzani bahkan menargetkan pelantikan bisa dipercepat pada Senin, 16 November 2026 jika tidak ada halangan. Sementara Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyebut target lain yang lebih realistis, yakni 23 November sampai 4 Desember 2026, dengan batas paling lambat 10 Januari 2027.
Namun hingga berita ini ditulis, dua nama tersebut belum diumumkan ke publik. Nama-nama yang beredar masih sebatas bursa: AHY, Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Yusril Ihza Mahendra, Sri Sultan Hamengkubuwono X, hingga Soekarwo.
*Heikal Safar: Insya Allah Prabowo Pilih 2 Cawapres yang Berintegritas, Soliditas dan Sinergitas*
Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar meminta semua pihak tidak mendesak, tidak berspekulasi, dan tidak menggiring Presiden dalam memilih pengganti Gibran.
Menurut Heikal, dengan Gibran sudah resmi mundur, pemakzulan sudah tidak diperlukan lagi, dan fokus bangsa sekarang adalah memilih pengganti yang tepat.
> “Insya Allah Presiden Prabowo pilih 2 Cawapres yang berintegritas, soliditas dan sinergitas,” tegas Heikal Safar.
Heikal menilai, mengurus Indonesia tidak boleh main-main dan jangan gegabah. Dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa dan sumber daya alam yang teramat besar, Wakil Presiden yang dipilih harus benar-benar bisa memperkuat pemerintahan, bukan justru menjadi beban atau rival di 2029.
> “Dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa dan sumber daya alam yang teramat besar, mengurus negara tidak boleh main-main dan jangan gegabah. 81 Tahun Indonesia Merdeka harus ada hasil yang membanggakan buat seluruh rakyat Indonesia,” kata Heikal.
Dari sudut pandangnya, ada 3 kriteria utama yang harus dimiliki pengganti Gibran:
*1. Berintegritas*
Bersih, jujur, dan tidak tersandera kasus. Jangan sampai polemik seperti ijazah terulang lagi.
*2. Soliditas*
Bisa menjaga soliditas koalisi, soliditas kabinet, dan soliditas TNI-Polri. Tidak membuat gaduh.
*3. Sinergitas*
Bisa sinergi dengan Presiden Prabowo, bukan jalan sendiri, bukan cari panggung sendiri.
Heikal juga menegaskan, Partai Ummat menyerahkan sepenuhnya kewenangan mengajukan dua nama kepada Presiden, karena itu hak konstitusional Presiden. Tugas MPR adalah memilih, tugas publik adalah mengawal agar prosesnya bersih dan konstitusional.
> “Jangan kita paksa Presiden dengan nama-nama titipan. Beri Presiden ruang untuk memilih yang terbaik. Yang penting 2 nama itu orang yang berintegritas, solid, dan bisa sinergi dengan Presiden untuk membanggakan rakyat,” tutup Heikal.
Sampai hari ini, pengganti Gibran belum ada secara resmi. Yang ada baru di tangan Presiden. MPR masih menunggu surat 2 nama, dan rakyat menunggu siapa yang akan dipilih
