*JAKARTA -* Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat berlangsung sekitar 20 menit di ruang Ketua MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Gibran juga telah menyerahkan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengunduran diri tersebut terjadi setelah Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana, Selasa (10/11/2026), di tengah polemik dokumen pendidikan dan wacana pemakzulan di DPR.
*MPR Punya 60 Hari, Presiden Ajukan 2 Nama Dalam 14 Hari*
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, sesuai konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
> “Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).
Muzani mengatakan proses akan diawali rapat pimpinan MPR untuk membahas surat pengunduran diri, dilanjutkan rapat gabungan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD.
Setelah itu, MPR akan menyampaikan surat permintaan resmi kepada Presiden Prabowo. Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat tersebut untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden tidak bisa menunjuk langsung satu nama. Keputusan akhir berada di tangan MPR.
*DPR Batalkan Rapat HMP*
Di sisi lain, DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas pengumuman usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.
Pembatalan diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada 12 November 2026, sekitar tiga jam sebelum jadwal rapat dimulai.
*Heikal Safar: Jika Sudah Resmi Mundur, Pemakzulan Tak Diperlukan*
Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar menyambut pengunduran diri resmi Gibran tersebut.
Menurut Heikal, dengan Gibran sudah resmi menyerahkan surat pengunduran diri, maka proses pemakzulan sudah tidak diperlukan lagi.
> “Jika Gibran resmi mundur, pemakzulan tak diperlukan lagi, semua kembali normal,” tegas Heikal.
Heikal menilai langkah mundur adalah jalan konstitusional yang paling bermartabat untuk mengakhiri polemik berkepanjangan soal keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Dengan mundur secara sukarela, kata dia, negara tidak perlu lagi masuk ke proses pemakzulan yang panjang, melelahkan, dan berpotensi memecah belah.
Heikal juga meminta MPR dan Presiden segera menjalankan mekanisme konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, agar pemerintahan kembali fokus bekerja dan tidak terus disandera polemik.
*Penutup*
Dengan pengunduran diri Gibran, fokus kini beralih ke MPR dan Presiden: MPR menindaklanjuti surat pengunduran diri, Presiden mengajukan dua nama dalam 14 hari, dan MPR memilih pengganti definitif paling lambat 60 hari. Ujar. Heikal mengakhiri
(Endy)
