 |
| Ketua Umum DPP Partai Ummat, Heikal Safar, |
JAKARTA — Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah dilaporkan memangkas sisa anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen serta membatasi belanja non-esensial kementerian dan lembaga hingga akhir 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan terhadap fiskal negara.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum DPP Partai Ummat, Heikal Safar, dapat menyoroti pentingnya memastikan bahwa kebijakan efisiensi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi upaya penghematan administratif.
Menurut konsep pernyataan yang diusulkan, efisiensi anggaran seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan penggunaan uang negara, serta memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara tepat sasaran.
“Penghematan anggaran jangan hanya dilihat dari seberapa besar belanja yang dipangkas, tetapi harus diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi rakyat. Uang negara adalah amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” demikian draf statemen yang dapat dikonfirmasi kepada Heikal Safar.
Efisiensi Jangan Mengorbankan Pelayanan Publik
Dalam perspektif kepentingan masyarakat, kebijakan penghematan harus dilakukan secara terukur. Belanja yang tidak mendesak dapat dievaluasi, tetapi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dijaga sesuai prioritas dan kebutuhan.
Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai hasil efisiensi tersebut, termasuk besaran penghematan, realokasi anggaran, dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat menilai apakah penghematan benar-benar meningkatkan efektivitas belanja negara atau hanya mengubah pos pengeluaran tanpa menghasilkan manfaat nyata.
Dorong Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi
Draf sikap politik Heikal Safar juga dapat menekankan bahwa efisiensi anggaran harus berjalan seiring dengan penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi.
Pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, proyek pembangunan, serta berbagai program pemerintah perlu diawasi secara konsisten. Setiap indikasi penyimpangan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Disiplin fiskal harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial. Jangan sampai rakyat diminta memahami penghematan, sementara kualitas pelayanan publik tidak membaik. Pemerintah perlu memastikan anggaran digunakan secara efektif, kebocoran dicegah, dan program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” demikian rumusan pernyataan yang diusulkan untuk Heikal Safar.
Pada akhirnya, keberhasilan efisiensi anggaran tidak cukup diukur dari angka penghematan semata. Ukuran yang lebih penting adalah kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, terbukanya kesempatan ekonomi, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
(*)
