 |
| Ketua Harian Umum DPP Partai Ummat, Heikal Safar, |
JAKARTA, KritikBekasi.com — Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), akhirnya berakhir dengan tertib. Massa AMPB membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan menerima komitmen dari DPR RI terkait tuntutan yang mereka bawa.
Pembubaran massa dilakukan setelah perwakilan AMPB melakukan audiensi dengan pihak DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, DPR menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Setelah mendapatkan komitmen tersebut, massa AMPB secara bertahap meninggalkan kawasan depan Gedung DPR/MPR RI. Suasana aksi yang sebelumnya dipenuhi massa dari Pati kemudian berangsur kondusif.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa keputusan membubarkan diri merupakan bentuk penghormatan terhadap proses dialog yang telah dilakukan bersama pihak DPR. Massa selanjutnya bersiap kembali ke daerah asal mereka di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Aksi AMPB sebelumnya membawa sejumlah tuntutan, salah satunya mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana.
Sementara itu, meski massa AMPB telah meninggalkan lokasi, aktivitas penyampaian aspirasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI masih berlangsung. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa tetap berada di kawasan tersebut untuk menyuarakan tuntutan masing-masing.
Ketua Harian Umum DPP Partai Ummat, Heikal Safar, menyambut lega berakhirnya aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta,
yang berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Heikal Safar menilai penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang harus dihormati dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut harus tetap disertai tanggung jawab serta menjaga ketertiban umum.
“Saya sangat lega melihat aksi AMPB dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sejak awal saya menyampaikan, silakan masyarakat menyampaikan aspirasi dan berdemo, tetapi jangan sampai anarkis. Sampaikan tuntutan dengan damai, tertib, dan tetap menjaga persatuan bangsa,” ujar Heikal Safar.
Ia menambahkan, penyampaian aspirasi secara damai justru menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Perbedaan pandangan, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun merusak fasilitas umum.
“Demonstrasi adalah hak masyarakat, tetapi jangan sampai hak tersebut dicederai dengan tindakan anarkis. Aspirasi yang disampaikan dengan damai akan lebih mudah didengar dan mendapatkan ruang untuk diperjuangkan melalui mekanisme yang ada,” tambahnya.
Heikal juga mengapresiasi seluruh peserta aksi yang mampu menjaga suasana tetap kondusif hingga massa AMPB membubarkan diri dan meninggalkan kawasan Gedung DPR/MPR RI.
Menurutnya, keberhasilan menjaga aksi tetap aman merupakan tanggung jawab bersama, baik peserta aksi, aparat keamanan, maupun seluruh pihak yang terlibat.
“Yang terpenting adalah bagaimana aspirasi masyarakat tersampaikan, tetapi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Demokrasi harus menjadi ruang untuk menyampaikan kebenaran dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan menjadi alasan untuk melakukan kekerasan,” tegas Heikal Safar.
Ia berharap komitmen yang telah disampaikan DPR RI kepada AMPB dapat ditindaklanjuti secara serius sehingga perjuangan masyarakat tidak berhenti pada aksi di jalan, tetapi menghasilkan langkah nyata melalui proses kelembagaan dan legislasi.
Dengan membubarkan diri secara tertib, Heikal menilai AMPB telah menunjukkan bahwa suara rakyat dapat disampaikan dengan tegas tanpa harus mengorbankan kedamaian dan ketertiban.
(Endy)
