 |
| Wakil Ketua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Delvin Caniago, |
BEKASI - Mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret seorang oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan menjadi perbincangan luas di media sosial mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat.
Wakil Ketua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Delvin Caniago, mendesak Wali Kota Bekasi untuk mengambil langkah tegas terhadap oknum pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
"Wali Kota wajib bertindak tegas dengan menonaktifkan (nonjob) oknum tersebut agar tidak menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi. Kami juga berharap DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi I, dapat menguatkan langkah Wali Kota dengan memberikan rekomendasi agar oknum pejabat tersebut dinonjobkan," ujar Delvin, Jumat (26/6/2026).
Menurut Delvin, langkah administratif dinilai penting agar proses penanganan perkara maupun pemeriksaan dugaan pelanggaran dapat berjalan secara objektif tanpa memengaruhi pelayanan publik.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga etika bagi setiap aparatur negara, terutama pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral sebagai teladan di tengah masyarakat.
"Perempuan harus dihormati, bukan diperlakukan dengan cara yang tidak pantas. Apalagi jika yang bersangkutan adalah seorang pejabat, maka sudah semestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya di daerah yang dipimpinnya," tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, oknum pejabat yang diduga merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang beredar.
Pemerintah Kota Bekasi juga belum mengumumkan keputusan resmi mengenai status yang bersangkutan. (Endy)
.jpeg)
.png)
