 |
Di bawah langit kota yang dipenuhi gedung tinggi dan baliho kemewahan, seorang buruh berdiri memandang papan besar bertuliskan:
“KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA”
Namun tulisan itu tampak retak dan kusam.
Di sisi kiri kartun, para pejabat dan elite duduk di meja panjang penuh makanan, tertawa sambil menghitung uang dan menandatangani berkas bertuliskan “Outsourcing” dan “Efisiensi.”
Sementara di sisi kanan, rakyat kecil — buruh, pedagang kaki lima, ojol, dan pencari kerja — berdiri dalam antrean panjang membawa map lamaran kerja dan tagihan hidup.
Seorang anak kecil memegang tangan ayahnya lalu bertanya:
“Pak… katanya keadilan buat semua. Kenapa kita masih susah?”
Sang ayah hanya terdiam.
Di bawah gambar tertulis kalimat tajam:
“Ketika sila kelima hanya indah di dinding, rakyat mulai merasakan ketidakadilan di kehidupan.”
Indonesia sejak lama berdiri di atas dasar Pancasila. Di dalamnya ada kalimat yang sangat indah sekaligus penuh harapan: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Namun pertanyaannya hari ini, apakah keadilan itu benar-benar sudah dirasakan masyarakat kecil?
Tahun 2026 justru menghadirkan kenyataan yang membuat banyak rakyat mengelus dada. Harga kebutuhan hidup terus bergerak naik, lapangan pekerjaan semakin sempit, sementara persaingan hidup makin keras. Di sisi lain, masyarakat melihat sebagian kalangan elite tetap nyaman berbicara soal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Pertumbuhan memang penting. Investasi juga dibutuhkan negara. Tetapi pembangunan seharusnya bukan hanya tentang angka dan proyek besar, melainkan tentang apakah rakyat bisa hidup lebih layak atau tidak.
Banyak anak muda kini kesulitan mencari pekerjaan. Lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Ironisnya, di tengah situasi sulit itu, masyarakat kembali dihadapkan pada sistem outsourcing yang terus menuai pro dan kontra.
Bagi perusahaan, outsourcing mungkin dianggap efisien. Namun bagi sebagian pekerja, sistem ini sering menghadirkan rasa tidak aman. Status kerja yang tidak pasti, kontrak berulang, hingga kekhawatiran soal kesejahteraan menjadi keresahan yang nyata di lapangan.
Rakyat tentu paham negara membutuhkan investasi dan dunia usaha harus berjalan. Tetapi rakyat juga ingin dipahami: hidup hari ini tidak mudah. Banyak yang bekerja keras dari pagi hingga malam hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk menikmati kesejahteraan.
Di media sosial, kritik masyarakat semakin keras. Bukan karena rakyat membenci negaranya, melainkan karena mereka ingin didengar. Sebab ketika suara kecil terus diabaikan, kepercayaan perlahan bisa berubah menjadi kekecewaan.
Pemerintah dan para pengambil kebijakan perlu menyadari bahwa harapan rakyat sebenarnya sederhana: pekerjaan layak, penghasilan cukup, pendidikan terjangkau, dan masa depan yang jelas bagi anak-anak mereka.
Karena pada akhirnya, sila kelima tidak boleh hanya menjadi slogan dalam upacara atau tulisan di dinding kantor pemerintahan. Keadilan sosial harus benar-benar hadir di kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.
(Red/Endy)
