 |
| Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, |
JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya pada 17 September 2025. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 91/P Tahun 2025.(16/09/2026)
Menanggapi perubahan tersebut, Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, menilai pergantian pejabat di tengah perjalanan pemerintahan merupakan bagian dari kewenangan Presiden. Namun, menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan perubahan tersebut membawa dampak positif terhadap pengelolaan keuangan negara dan kehidupan masyarakat.
> “Pergantian Menteri Keuangan tentu menjadi kewenangan Presiden. Kita menghormati keputusan tersebut. Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana kebijakan ke depan mampu menjaga kesehatan APBN, meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ujar Heikal Safar.
Heikal mengatakan, posisi Menteri Keuangan bukan sekadar jabatan administratif. Menteri Keuangan memegang peran strategis dalam mengelola kebijakan fiskal, menjaga keseimbangan APBN serta memastikan program-program pemerintah memiliki dukungan anggaran yang sehat dan terukur.
Menurutnya, pergantian Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu juga perlu diikuti dengan komunikasi kebijakan yang jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha. Terlebih, Purbaya Yudhi Sadewa setelah dilantik menyatakan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.
“Jangan sampai publik hanya melihat siapa yang datang dan siapa yang pergi. Yang lebih penting adalah apa yang berubah dalam kebijakan, bagaimana pengelolaan anggaran negara, dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Heikal juga berharap Menteri Keuangan yang baru dapat menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian publik.
“APBN harus sehat, kredibel dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus tetap menjadi pijakan. Pemerintah membutuhkan kepercayaan publik, dan kepercayaan itu dibangun melalui kebijakan yang jelas serta hasil yang dapat dirasakan,” ujar Heikal.
Pergantian Menteri Keuangan ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga dan memastikan kebijakan fiskal tetap berjalan searah dengan agenda pembangunan nasional.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu siapa Menteri Keuangannya, tetapi menunggu apa yang akan dilakukan dan apa hasilnya bagi perekonomian serta kesejahteraan rakyat.
(*)
