 |
Kota Bekasi, 20 Juli 2025 — Forum Remaja dan Mahasiswa Bekasi (FORMASI) mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menertibkan praktik prostitusi terselubung yang berlangsung di sejumlah hotel, apartemen, dan tempat SPA di wilayah Kota Bekasi.
Sekretaris Umum FORMASI, Josua M. Mangunsong, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan masih banyak bangunan hunian seperti hotel, apartemen, dan SPA yang disalahgunakan sebagai tempat praktik prostitusi. Berdasarkan temuan Divisi Investigasi FORMASI, praktik ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur fungsi hunian, serta berbagai regulasi lain yang mengatur kegiatan kepariwisataan dan layanan kesehatan tradisional.
"Kami akan menindaklanjuti data dan informasi yang sudah kami kumpulkan dengan membuat laporan resmi kepada pihak berwenang untuk segera dilakukan penertiban," ujar Josua.
Ia menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Selain itu, praktik prostitusi ini juga mencoreng citra Kota Bekasi sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai moral dan ketertiban umum.
Ketua Bidang Investigasi FORMASI, Septian, menambahkan bahwa praktik-praktik ilegal ini juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) Nomor 4 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, termasuk SPA.
"Kami berharap Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan kepedulian dan ketegasan terhadap maraknya praktik prostitusi terselubung ini. Jika tidak ada respon yang jelas, kami siap melakukan langkah lanjutan, termasuk koordinasi dengan bidang hukum FORMASI dan kemungkinan menggelar aksi unjuk rasa dalam jumlah besar," tegas Septian.
FORMASI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
